Terkini

BERITA TERKINI


Lihat Semua Berita >>>

Cat-1

YBS CAAIP

YBS CAAIP

Berita STIP

BERITA STIP

CAAIP Video Chanel

Cat-2

Cat-3

Cat-4

» » KPI Perjuangkan MLC Guna Kesejahteraan Pelaut Indonesia

Jakarta, CAAIP.net Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Capt Hasudungan Tambunan M.Mar menilai Konvensi Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention (MLC) ini tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan pekerja pelaut Indonesia, Senin (29/02/2016), di Kantor Pelayaran Bekasi.


Pembahasan mengenai Indonesia harus meratifikasi MLC ini diungkapkan Capt Hasudungan, dari beberapa konvensi International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), digabungkan menjadi satu pembahasan menjadi MLC 2006, "yang intinya (isi aturan) untuk menjamin kesejahteraan pekerja maritim (pelaut) Indonesia (Seafarers)", tuturnya


Kesejahteraan yang di perjuangkan KPI, masih kata Capt Hasudungan, mengenai jaminan keselamatan, selama pelaut bekerja di daerah laut yang luas, kesehatan, upah gaji, sampai dengan ke jaminan hari tuanya. Dalam hal ini, timbul masalah lain yakni mengenai kejadian perompak yang terjadi diatas kapal dan berada pada posisi di tengah laut. "ketika peormpak terjadi ditengah laut, kan barang bawaan juga pada di rampok, terus pihak perusahaan kapalk tersebut biasanya tidak mau membayar upah gaji pelaut dengan alasan perusahaan kehilangan masukan dana karena dirampok", ungkapnya.


"selama ini pekerja pelaut Indonesia tidak ada jaminan kesejahteraan, dikarenakan tidak adanya Undang-Undang (UU) yang menyebutkan maslaah kesejahteraan pelaut indonesia, maka dari itu MLC ini harus di ratifikasi melalui aturan tertulis UU," katanya.

Capt Hasudungan kembali mengatakan terkait masalah MLC ini apabila MLC ini diratifikasi di Negara Indonesia, kelanjutaanya adalah ILO yang akan melihat sendiri isi aturan UU MLC tersebut, "kan nanti ILO melihat sudah ada apa belum UU untuk menjamin itu (Kesejahteraan Pelau), Nahh!!! Kalau memang sudah, berarti Indonesia sudah meratifikasi MLC," ujarnya.

"jadi UU ini harus dibuat dahulu dan naskah akademiknya juga sudah di copy dan sudah dikasih ke presiden Indonesia dan nanti itulah yang akan dibawa ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menjadi UU, kemudian naskah akademik itu dipelajari dan dibuatkan UU yang sesuai dengan Naskah akademiknya," tuturnya. (Rhp)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

Comments
0 Comments

X-Taruni

Gallery

Umum

Cat-5

Cat-6