Terkini

BERITA TERKINI


Lihat Semua Berita >>>

Cat-1

YBS CAAIP

YBS CAAIP

Berita STIP

BERITA STIP

CAAIP Video Chanel

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Berita dukacita

RIP *Hasian Saputra Sinambela* (CAAIP/48) 
Meninggal Dunia di Rs Royal Prima, Medan Sumut.

Pukul 06.55 Wib
13 Oktober 2018
Telah meninggal dunia senior km Yamin Tambunan angkt 25 (aip/plap/stip) ..pd tgl 07 oktober 2018 jam : 18.30 wib..

alamat duka: jl.meranti no 73 belakang stadion teladan medan..

smoga arwahnya diterima di sisinya dan keluarga yg ditinggalkan diberi ketabahan...

Bon voyage bro
Innalillahi wainnailaihi rooji'uun... 

Telah berpulang ke Rahmatullah sahabat kami Ridwan Untung ( angkatan 28 ) di RS Hermina Cikarang pada pukul 16.00 WIB... 

Jenazah akan di bawa pulang ke rumah duka...

mohon maaf apabila ada kesalahan almarhum selama hidupnya dan semoga keluarga yg di tinggalkan diberikan ketabahan.. aamiin...
Innaa lillahi wainnaa ilahi rajiun,

Atas nama Badan Pengurus Pusat CAAIP, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum
Drs. Tri Yuswoyo MSc. M. Mar. Eng(CAAIP 17), hari ini tanggal 1 Oktober 2018 Pukul 10.35 di RS. Harapan Kita


Rumah Duka :
Jl. Kenanga 1 No. 41 RT 07 / RW 14
Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja,
Tanjung Priok - Jakarta Utara
(Belakang Kantor Dishub Jakut)


Mohon doa para alumni agar Almarhum diampuni dan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan selama hidupnya serta mendapatkan tempat yang terbaik disisi ALLAH SWT. 


Bagi keluarga yang ditinggalkan kami doakan semoga sabar dan tabah atas cobaan ini. Aamiin.
Jakarta, eMaritim.com - Mulai 24  Desember  2018 kapal penyeberangan lintas Merak - Bakauheuni di bawah 5000 gross register ton (GRT)  dilarang beroperasi, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan  PM 88/2014 tentang  Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan  di Lintas  Merak - Bakauheni.

Di lintasan Merak-Bakauheuni  sendiri saat ini terdapat 70 unit kapal jenis roro dan sekitar 27 unit adalah kapal-kapal di bawah 5000 GRT atau rata- rata ukurannya 3.661 GRT.

Beleid yang  mewajibkan  operasional kapal minimal 5000 GRT tersebut,   sesuai  seperti tercantum  pasal 2 dan 3  PM 88/2014.  Perusahaan pelayaran yang belum menyesuaikan kapalnya sampai 24 Desember  2018, diperintahkan beroperasi pada lintasan lain di luar Merak.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  Persatuan Pemilik Kapal Penyeberangan Nasional (Indonesia National Ferry  Owners Association/DPP INFA), Mayjen TNI (Purn) Eddy Oetomo  mengatakan,  tidak keberatan beleid  dalam PM 88/2014   itu diterapkan.

Disebutkan,  dari  total 70 unit kapal di lintasan Merak-Bakauheuni,  16 kapal atau 22 persen adalah  milik anggota INFA. Eddy mengatakan,  kapal anggota INFA  yang masih  di bawah 5000 GRT  tersisa tiga unit.

Namun, menurut Eddy, tiga unit kapal yang di bawah 5000 GRT   itu  sedang dalam proses penyesuaian. Artinya, tutur Eddy,  kapal itu ada yang diganti dan dirubah menjadi 5000 GRT.

"Kami menyadari kebutuhan yang ada pada lintasan itu, dan  sejak  PM 88/2014  itu disyahkan kami diberikan waktu empat tahun oleh pemerintah melakukan penyesuaian.  Sekarang kapal -  kapal anggota INFA   yang di bawah 5000 GRT  hanya tersisa tiga unit dan pada Desember 2018, telah dilakukan penyesuaian," kata Eddy Senin (3/9/2018)  di Jakarta seperti dikutip Bisnisnews.

Kewajiban menggunakan kapal minimum 5000 GRT pada lintasan Merak-Bakauheuni, ungkapnya  untuk memgantisipasi  tingginya truk angkutan barang seiring selesainya sejumlah ruas jalan tol di Lampung ke Terbanggi Besar sepanjang 140 kilo meter.

Jalan bebas hambatan dari Lampung itu terkoneksi langsung ke Palembang - Indralaya. " Dengan beroperasinya jalan tol itu, mobilisasi angkutan barang semakin tinggi. Kami sadari itu, makanya sejak peraturan itu diterbitkan  kami terus melakukan sosialisasi kepada para anggota untuk melakukan penyesuaian," tuturnya.

Kendati demikian, para operator penyeberangan yang belum memenuhi kewajiban seperti dipersyaratkan pasal 2  tersebut  diberikan prioritas mendapatkan  persetujuan  mengoperasikan kapalnya pada lintasan lain seperti yang tercantum dalam pasal 4  beleid PM 88/2014.

Pada sisi lain Eddy menambahkan, dari tingkat keterisian penumpang yang ada pada lintasan Merak-Bakauheuni, misalnya untuk kapal baru,  dalam jangka waktu empat tahun  sudah bisa  melunasi kapal atau minimal mendekati lunas.

Sementara itu Ketua Umum
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap)  Khoiri Soetomo mengatakan,  lintasan Merak - Bakauheuni bukan kekurangan kapal tapi kekurangam dermaga.

Kata dia, di lintasan Merak - Bakauheuni sekarang ini justeru kelebihan kapal dan yang perlu diperhatikan pemerintah ialah  menambah dermaga sehingga kapal-kapal di bawah 5000 GRT bisa tetap beroperasi secara penuh.

"Kami sudah menyampaikan kajian kepada Direktorat Jenderal Perhubungam Darat,  terkait  diberlakaukannya  PM 88/2014,  yang mewajibkan kapal beroperasi di lintasan Merak - Bakauheuni minimum 5000 GRT," tuturnya.

Dia meminta  Ditjen Perhubungan Darat Merevisi aturan itu dan lebih berkonsentrasi kepada penataan infrastruktur. Di lintasan Merak-Bakauheuni,  ungkap Khoiri dari enam pasang  dermaga  hanya ada tiga dermaga  yang  bisa melayani kapal-  kapal  5000 GRT.

Bahkan kata Khoiri, dalam kondisi sepi penumpang seperti sekarang ini dari  seluruh kapal yang  beroperasi di lintasan penyeberangan Merak - Bakauheuni,  hanya 34 unit kapal per hari dari 70 unit kapal. (*)

Jakarta, eMaritim.com - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) mendorong adanya solusi alternatif sebagai pengganti jaminan petikemas.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan solusi alternatif yang dimaksud itu berbentuk one time deposit, bank guarantee atau semacam insurance. Pelaksanaan pengganti jaminan petikemas dilakukan dengan skema business to business (B to B).

"Kami sangat mendorong munculnya business creativity (kreativitas bisnis) dimana antara pengguna jasa (importir dan agennya) dan perusahaan pelayaran asing untuk saling mencari solusi mengurangi resiko bisnis dengan mencari alternatif lain," katanya, Selasa (2/10/2018).

Carmelita mengatakan jaminan petikemas selayaknya tidak dipandang sebagai pencetus penaikan biaya logistik, mengingat jaminan petikemas hanya bersifat sementara dan hanya dipergunakan jika terjadinya biaya kerusakan petikemas. Bahkan, dalam banyak kesempatan jaminan petikemas tidak bisa menutupi biaya yang diakibatkan kerusahakan ataupun kehilangan petikemas.

"Yang perlu digaris bawahi, bahwa jaminan petikemas ini tidak dapat dikatakan sebagai faktor pencetus kenaikan biaya logistik, karena sifatnya ini sementara saja."

INSA dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing memahami adanya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait jaminan petikemas. Pada tataran implementasi di lapangan, kata Carmelita beberapa perusahaan pelayaran asing juga telah menerapkan zero container deposit sebelum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut.

Menurut Carmelita, penerapan jaminan petikemas sejauh ini  mengacu kepada business to business agreement, dimana masing-masing perusahaan pelayaran asing memiliki strategi dan resiko bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Setelah keluarnya Surat Edaran Dirjen Hubla, semakin banyak perusahaan pelayaran asing yang sudah mengikuti arahan yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut. Jika masih ada yang menerapkan jaminan petikemas, hal itu mengacu kepada Surat Edaran yang berlaku (melalui proses evaluasi).

Sementara itu, INSA juga mengusulkan agar penertiban kelaikan petikemas dan berat kotor terverifikasi agar mengacu pada kebiasaan yang berlaku secara internasional (best international practice). Inspektur dari pemilik petikemas yang telah memiliki IILC dapat melakukan self assesment pada petikemas yang telah melewati batas waktu berlakunya initial sertifikat dari pabrik dan mencantumkan perubahan tanggal masa berlaku.

"Pemeriksaan terhadap kelaikan petikemas, dapat dilakukan secara random dan berkala oleh BU tersertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Badan Klasifikasi International yang diakui pemerintah."

Carmelita melanjutkan, bila ditemukan petikemas yang kondisinya sudah tidak laik dan sertifikatnya sudah melampaui batas waktu, maka petikemas tersebut tidak diizinkan untuk dipakai dan barang yang ada di dalamnya harus dipindahkan ke petikemas lain yang sertifikasinya masih berlaku dengan semua biaya re-working sepenuhnya dibebankan ke operator peti kemas tersebut.

"Dengan tidak diizinkannya untuk terus dipakai serta dibebani biaya pengalihan muatan atas pemakaian petikemas yang tidak memenuhi syarat sudah merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh pemilik (operator) petikemas, sehingga tidak diperlukan sanksi tambahan yang hanya akan menimbulkan biaya ekstra."

Adapun terkait aturan berat kotor terverifikasi, INSA mengusulkan agar petikemas kosong yang dikirim dari DEPO dan akan dimuat ke atas kapal, maka perhitungan berat petikemas kosong yang dimaksud adalah berat yang tertera di CSC plate yang terbitkan produsen dari petikemas dimaksud.

"Untuk petikemas isi dengan muatan maka sebelum petikemas isi tersebut dinaikkan ke kapal, dilakukan verifikasi penimbangan di pelabuhan tanpa biaya, sebagai bentuk pelayanan dari pelabuhan petikemas."

Terkait Permenhub No 120 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan, INSA dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing menyambut baik adanya aturan tersebut.

PM tersebut menjadi payung hukum yang jelas terhadap proses transfer data secara elektronik yang selama ini sudah berjalan, antara perusahaan pelayaran aing dengan terminal petikemas selaku mitra usaha dalam kegiatan bongkar muat.

Wakil Ketua Umum I DPP INSA Witono Soeprapto mengatakan transfer data secara elektronik menggunakan pedoman secara universal yang digunakan di seluruh dunia, seperti Codeco, Coari, Coparn dan Coreor. Implementasi penerapan D/O Online dapat bervariasi antara perusahaan pelayaran asing satu dengan yang lainnya, dikarenakan perbedaan  sistem yang digunakan dan juga bentuk kerjasama dengan terminal petikemas. �Akan tetapi, pedoman transfer datanya tetap menggunakan kaidah secara universal,� ucap Witono.

Witono melanjutkan, implementasi D/O online tidak menggugurkan kewajiban pengguna jasa (importir) terhadap perjanjian bisnis antara importir dengan perusahaan pelayaran asing, seperti halnya pengembalian original bill of lading, pembayaran  freight dan local charges, ataupun persyaratan umum lainnya.

Implementasi D/O online juga harus didukung oleh kesiapan terminal petikemas, dan bukan hanya kewajiban semata dari perusahaan pelayaran asing.

�INSA sangat mendorong terciptanya iklim persaingan bisnis yang sehat, dimana perusahaan pelayaran asing dituntut untuk menawarkan solusi bisnis secara elektronik yang paling mudah bagi importir, sehingga tercipta efisiensi dalam proses.�

INSA juga turut berbela sungkawa dan berduka cita atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Sebagai wujud keprihatinan, INSA akan memberikan bantuan dengan mengirimkan kapal bantuan ke Palu.

Adapun kapal bantuan pertama yakni kapal MV Kisik Mas yang berangkat pada Selasa (10/2/2018) sore dari Balikpapan menuju lokasi bencana. �Selanjutnya akan disusul beberapa kapal yang berangkat dari berbagai pelabuhan, seperti dari pelabuhan di Surabaya,� kata Carmelita.(*)


Jakarta, eMaritim.com � Usai bencana alam gempa dan tsunami yang menimpa Palu dan Donggala Sulawesi  Tengah, tiga unit kapal penyeberangan milik PT ASDP Indonesia Ferry dikerahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) untuk bantuan logistik

Tiga kapal itu terdiri dari, KMP Julung- Julung melalui rute Pelabuhan Toli-Toli ke Pelabuhan Taipa, KMP Drajat Paciran dan Kapal Kargo KM Melinda 01 dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Taipa Sulawesi Tengah.

�Bantuan kapal ini nantinya dapat digunakan  masyarakat, lembaga, BUMN, maupun komunitas untuk mengirimkan bantuan bencana dalam kapasitas besar. Sehingga diharapkan bantuan kepada para korban dapat tersalurkan lebih cepat. Harapannya bantuan yang diberikan juga dapat diterima masyarakat Palu secara merata,� tutur Dirjen  Perhubungan Darat  Budi Setiyadi pada Selasa (2/10/2018)

KMP Julung-Julung yang bervolume 600 Gross Tonnage (GT) merupakan kapal Ro-Ro dengan kapasitas penumpang 185 orang dan 7 unit kendaraan kecil. KMP Drajat Paciran yaitu kapal Ro-Ro dengan volume 2.900 GT yang mampu mengangkut 350 orang dan 40 kendaraan dengan ukuran bervariasi. Sementara KM Melinda 01 adalah kapal cargo yang mampu mengangkut logistik hingga 1.000 ton.

�KMP Julung-Julung membawa barang kebutuhan pokok dan tangki air bersih berangkat pada Senin (1/10) pukul 12.00 WITA dari Pelabuhan Toli- Toli dengan waktu tempuh perjalanan 22 jam, sehingga perkiraan waktu sampai di Taipa pada Selasa (2/10) pukul 22.00 WITA. Sesampai di pelabuhan, kami telah berkoordinasi dengan stakeholder termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat agar pendistribusian barang- barang bantuan dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat,� kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Imelda Alini.

Sementara itu 2 kapal lainnya, KMP Drajat Paciran dan KM Melinda 01 masing- masing dijadwalkan berangkat pada Kamis (4/10) dan Jumat (5/10) mendatang.

 �Oleh karena itu saya harap bagi seluruh pihak baik instansi maupun masyarakat umum yang ingin memberikan bantuan dapat disalurkan melalui ketiga kapal yang akan mengangkut logistik ini. Kami akan berangkatkan kapal bantuan ini secara gratis,� pungkas Dirjen Budi.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Imelda Alini  pada tiga kapal yang sama  sebelumnya mengatakan, penyediaan pengangkutan kapal gratis oleh ASDP sebagai wujud komitmen BUMN Hadir Untuk Negeri serta bentuk kepedulian sebagai BUMN transportasi laut yang merespon cepat kondisi darurat pascagempa dalam memobilisasi bantuan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

�Kami turut prihatin dengan bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda masyarakat di Palu dan Donggala. Semoga dengan dukungan penyediaan kapal ASDP, kami dapat menjadi alternatif transportasi bantuan logistik bencana alam ini dan dapat membantu proses penanganan pascagempa sehingga kondisi masyarakat dapat segera pulih,� tutur Imelda, Senin (1/10/2018)

Ketiga kapal yang dikerahkan ASDP adalah KMP Julung-Julung berukuran 600 GRT, jenis kapal roro dengan kapasitas penumpang sekitar 185 orang dan 7 unit kendaraan kecil.  Lalu, KMP Drajat Paciran berukuran 2.900 GRT yang merupakan kapal jenis roro yang dapat mengangkut 350 orang penumpang dan 40 unit kendaraan campuran. Sedangkan KM Melinda 01 merupakan jenis kapal general cargo memiliki kapasitas muatan logistik hingga 1.000 ton.

�KMP Julung-Julung yang membawa barang-barang kebutuhan pokok dan tangki air berangkat Senin (1/10) pukul 12.00 WITA dari pelabuhan Toli-Toli  dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 22 jam, sehingga perkiraan waktu sampai di Taipa pada Selasa (2/10) pukul 22.00 WITA. Sesampai di pelabuhan, kami telah berkoordinasi dengan stakeholder termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat agar pendistribusian barang-barang bantuan dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat,� tutur Imelda lagi.

Dalam hal ini, ASDP berperan sebagai penyedia angkutan gratis bagi masyarakat, lembaga, BUMN, maupun Komunitas yang akan mengirimkan bantuan bencana bagi saudara-saudara yang terdampak di Sulawesi Tengah.

Mengingat KMP Drajat Paciran dan KM Melinda 01 memiliki kapasitas besar, untuk itu kami harap bantuan yang dikirimkan dalam kapasitas besar pula, sehingga pemanfaatan kapasitas kapal  dapat maksimal. Rencananya, KM Melinda 01 dapat menerima bantuan logistik yang telah siap angkut pada Rabu, 3 Oktober 2018 dan akan diberangkatkan pada Kamis, 4 Oktober 2018. Sementara untuk KMP Drajat Paciran dijadwalkan akan berangkat pada Jumat, 5 Oktober 2018. Dengan perkiraan jarak Surabaya � Palu sekitar 625 Nautical Miles (NM), maka diperkirakan waktu tempuh dari Surabaya-Palu mencapai sekitar 55 jam (*)

X-Taruni

Gallery

Umum

Cat-5

Cat-6