Terkini

BERITA TERKINI


Lihat Semua Berita >>>

Cat-1

YBS CAAIP

YBS CAAIP

Berita STIP

BERITA STIP

CAAIP Video Chanel

Cat-2

Cat-3

Cat-4

Latest Posts

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Forum Perhubungan dengan tema "Efektifitas Operasional Kapal Ternak Dalam Mendukung Swasembada Daging Sapi", Senin (16/10).
Jakarta, eMaritim.com - Pemerintah sedang memfokuskan peningkatan perekonomian wilayah Indonesia bagian Timur, terobosan kali ini dengan mengadakan kapal ternak yang banyak disuarakan para pelaku usaha peternakan kepada instansi Kementerian Perhubungan. Tujuannya untuk meningkatkan harga jual hewan ternak ke luar wilayah Indonesia Timur agar lebih baik.

"Kapal ternak menjadi inisiatif pemerintah untuk membangun keekonomian Indonesia bagian Timur, dimana Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki potensi ternak sapi yang tinggi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Forum Perhubungan dengan tema "Efektifitas Operasional Kapal Ternak Dalam Mendukung Swasembada Daging Sapi", Senin (16/10).

Menhub juga mengatakan kapal ternak dapat memberi stimulus bagi peternak-peternak untuk meningkatkan produksinya agar mendapatkan keuntungan lebih.

"Kapal ternak bisa memberi stimulus Indonesia bagian Timur untuk kembangkan ternak sapi. Kalau ada itu mereka akan bangun karena ada margin. Selama ini mereka pakai sendiri harga kurang bagus kalau ke jawa jadi bagus. Sekarang ada disparitas harga akan beri keuntungan bagi peternak-peternak," ujar Menhub Budi Karya

Disaat yang bersamaan Menhub juga mengatakan bahwa banyak daerah-daerah lain yang ingin menggunakan kapal ternak.

"Dalam beberapa diskusi banyak daerah yang menginginkan menggunakan kapal ternak, seperti Bengkulu yang sudah menyurati saya dan daerah Sulawesi yang menyampaikan ke Kementerian Pertanian" tambah Menhub Budi Karya

Menhub juga mendorong pihak swasta untuk turut serta dalam penyelenggaraan kapal ternak ini agar memaksimalkan tujuan pemerintah dalam program kapal ternak.

"Harus memanfaatkan swasta untuk potensi yang luar biasa ini, nantinya didiskusikan untuk skemanya. Jadi tidak bergantung pada angkutan tertentu, apalagi kadang-kadang kapal swasta ada kapasitas kosong saat balik," ucap Menhub Budi Karya

Menhub menambahkan evaluasi akan dilakukan nantinya, jika memang kapal ternak dibutuhkan dan memiliki efektifitas yang tinggi akan dibangun kembali kapal ternak.

"Tahun depan akan kita evaluasi, kalau membangun kapal ternak menjadi produktif akan kita bangun lagi. Sedangkan kalau tidak produktif, kita bisa kerjasama dengan swasta tanpa bangun kapal karena swasta yang bangun kapalnya" tutup Menhub Budi Karya.

Sebagai informasi saat ini sudah beroperasi 1 (satu) kapal ternak yang beroperasi yaitu KM. Camara Nusantara 1, untuk tahun ini sedang dibangun 5 (lima) kapal ternak yang direncanakan akan selesai Desember 2017 dengan total anggaran Rp. 295 milyar.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT. PELNI Insan Purwarisya L. Tobing, Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Fini Murfiani, Kepala  Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dani Suhadi dan Direktur Utama PD Darma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati (*)
Pelindo IV | Istimewa
Ternate, eMaritim.com � Menekan lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat akibat tingginya biaya buruh, Pelindo IV Cabang Ternate bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta membuka program distribusi serta menyiapkan lokasi distribusi bahan kebutuhan pokok.

Manajer SDM dan Umum Pelindo IV Cabang Ternate, F.E Nitalessy mengatakan, sejumlah kebutuhan pokok yang akan didistribusikan seperti beras, gula, terigu, mentega, sayur mayur, dan bumbu-bumbuan dipasok dari luar Maluku Utara.

Ia mengungkapkan, setiap kali terjadi kelangkaan stok maka harga kebutuhan pokok otomatis melonjak naik. Sebaliknya, harga akan turun bila persediaan mencukupi atau berlebih. Sekarang ini, PT Pelindo IV Cabang Ternate sudah membuka sebuah gerai untuk memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok.

"Sudah dibuka sejak dua bulan lalu, bertempat di Jalan Raya Batuangus Kelurahan Toloko, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate," katanya seperti dikutip wartaekonomi.co.id.

Gerai yang diberi nama Rumah Kita tersebut saat ini baru menjual beras sebagai kebutuhan pokok utama masyarakat. Gerai Rumah Kita juga merupakan salah satu program dari anak perusahaan PT Pelindo, yaitu Nusantara Terminal Service (NTS). Tujuannya untuk mengimbangi harga atau barang yang berada di suatu daerah jika mengalami kenaikan atau kelangkaan.

"Jika ada beras dari merek tertentu yang mengalami kenaikan harga atau yang susah dijangkau oleh masyarakat maka Rumah Kita akan memberikan pelayanan dengan harga yang berada di bawah atau Lebih rendah. Memang baru ada di Ternate dan Tobelo, tetapi tidak menutup kemungkinan dibangun di daerah lainnya," pungkasnya.(*)
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi | Foto: eMaritim.com
Jakarta, eMaritim.com � Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau swastanisasi khususnya di ruang lingkup pelabuhan dinilai berdampak positif terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN).

Tercatat, dua pelabuhan yang diswastanisasi yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan  Probolinggo. Untuk selanjutnya, dua pelabuhan juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu Pelabuhan Waingapuu dan Pelabuhan Bima.

"Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar rupiah sampai dengan satu triliun rupiah dari 30-an pelabuhan dan bandara," kata Budi, Jumat (13/10).

Ia menargetkan hingga akhir 2017 sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ia yakin pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya diberikan kepada swasta dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola.

"Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkatkan pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara," jelas Budi seperti dikutip republika online.

Selain itu, penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai akan berkurang. Budi menuturkan biaya modal untuk investasi menjadi porsi BUMN, BUMD atau BUMS yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah terpencil.

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung. Juga Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.(*)
Kapal Pelni Bawa 600 Tabung LPG
Jakarta, eMaritim.com - Sebanyak 600 tabung gas dibawa oleh kapal Tol Laut PT Pelni (Persero), Kapal bersandar di Dermaga Selat Lampa, Natuna dan memulai pembongkaran barang pada Sabtu (14/10) pagi,termasuk muatan LPG ukuran 12 kg milik Pertamina.

Pengapalan perdana LPG ke Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menggunakan kapal Tol Laut KM. Caraka Jaya Niaga (CJN) III/4 yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (10/10) sore.

Manager PR dan CSR PT Pelni (Persero) Akhmad Sujadi mengatakan pengapalan perdana angkutan LPG untuk memenuhi kebutuhan gas di Provinsi Kepulauan Riau khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna.

Angkutan LPG dikemas dengan rak untuk melindungi tabung LPG agar tidak bergerak, sehingga aman dan memudahkan muat bongkar. Pembuatan desain rak telah melalui uji teknis dan mendapat sertifikasi dari Sucofindo.

Sebelum mengangkut LPG PT. PELNI (Persero) mengajukan surat pengajuan untuk sertifikasi rak angkutan LPG dan telah direkomendasi oleh Kementerian Perhubungan, Rak dinyatkan aman untuk mengangkut LPG. Kami sudah mulai gunakan untuk angkutan LPG ke Natuna," terang Sujadi.

Sebagai perusahaan pelayaran negara yang dipercaya Pemerintah untuk mengoperasikan kapal Tol Laut, kapal ternak, dan kapal perintis, kami ingin terus menambah kompetensi dan menjalankan misi pemerintah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, khususnya masyarakat yang tinggal di pulau terpencil dan terluar," ujar Sujadi.

Kapal Tol Laut merupakan armada yang dioperasikan PT Pelni (Persero) sebagai bagian dari Program Tol Laut yang menjadi bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo. Program Tol Laut bertujuan untuk pemertaan pembangunan, mengurangi disparitas harga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di luar Pulau Jawa. "Kabupaten Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas merupakan dua daerah terluar yang sedang tumbuh, PELNI berperan aktif dengan Tol Laut," tambahnya.

Salah satu konstribusi positif Program Tol Laut adalah dengan dipasoknya LPG untuk masyarakat di Kepulauan Natuna. KM Caraka Jaya Niaga III/4, memuat 600 tabung gas ukuran 12 kg dengan tujuan Natuna, Kepulauan Riau.

"Selama ini masyarakat di Kepulauan Natuna sulit memperoleh pasokan tabung gas produksi nasional, sehingga terpaksa membeli produk tabung gas dari negara tetangga. Dengan pengiriman perdana dan akan disusul secara rutin, semoga masyarakat Natuna mendapatkan manfaat nyata untuk kebutuhan sehari-hari," kata Sujadi.(*)
Jakarta 15 Oktober 2017, eMaritim.com

Sebagai negara kepulauan, Indonesia diberikan berkah berupa laut-laut yang saling menghubungkan pulau-pulaunya, apapun yang diberikan oleh Allah harus disyukuri dan harus dimaksimalkan untuk kehidupan umat manusia di negara ini.

Membangun sebuah negara ataupun sistim pemerintahan tidak bisa mengesampingkan pembangunan infrastruktur sebagi pondasi kemajuan harkat kehidupan bangsa dalam aspek ekonomi, budaya dan nilai lainnya. Pengertian arti kata infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah Prasarana, sementara untuk arti yang lebih luasnya adalah sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu.


Pertanyaan menarik patut dilempar kepada kepada penyelenggara pemerintahan; apabila jalan raya, jembatan dan pelabuhan dianggap sebagai infrastruktur, apakah kapal bisa digolongkan kedalam kategori infrastruktur? Untuk negara daratan seperti Amerika, China, Russia atau Eropa daratan, jalan raya mutlak dibutuhkan untuk menghubungkan seluruh bagian dari negara dan benuanya. Lalu untuk negara kepulauan seperti Indonesia apakah bisa membangun jalan dari Sabang sampai Marauke dari Kupang sampai Pontianak ?

Jika di daratan untuk menghubungkan dua tempat dibangun jalan raya (dan jalan tol), sementara untuk  yang dipisahkan sungai pemerintah membangun jembatan dalam kerangka pembangunan infrastruktur. Maka untuk menghubungkan daratan antar pulau, infrastruktur apa yang harus dibangun? Jawabannya adalah Kapal (dan awaknya) kemudian Pelabuhan! Kapal sebagai jembatan dan Pelabuhan sebagai pintu dari jembatan tersebut.
Mungkin banyak yang tidak menerima pemahaman ini apabila ditinju dari perspektif yang berbeda, bukan perspektif maritim.

Arti kata Infrastruktur untuk negara kepulauan harus dijabarkan dengan pemahaman yang lebih maritim dari sekedar mengikuti definisi yang dibuat oleh ahli bahasa, bukan ahli maritim.

Negara harus selalu hadir dalam pembangunan infratruktur, baik sebagai pemberi dana, dan kepemilikannya (sebagian). Jika dahulu Indonesia memiliki unit pendanaan bernama Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) untuk membantu membiayai pembangunan infratruktur negara, sekarang unit tersebut sudah dilebur kedalam Bank Mandiri. Infrastruktur kapal (dan awaknya) akhirnya semakin jauh dari pemahaman negara kepulauan tercinta ini.

Dengan bunga pinjaman yang lebih kecil dan masa loan yang panjang, kredit infrastruktur jauh lebih lunak daripada kredit di bidang lainnya, termasuk si infrastruktur yang terlupakan (kapal) yang masih harus membayar dengan tingkat suku bunga 9-12 %. Sebagai Ilustrasi, suku bunga di Jepang berkisar di angka 0,1 % dan bahkan bisa minus yang artinya siapapun yang menaruh uang di bank akan dikenakan bunga. Di Singapura atau China saat ini berkisar 3-4 %. Bisa dibayangkan bagaimana kapal Indonesia bisa bersaing dengan mereka dalam berbagai hal?

Struktur biaya sebuah kapal adalah baku, dengan urutan yang tidak boleh diacak skala prioritasnya;
  1. Membayar pinjaman
  2. Membayar bunga pinjaman
  3. Membayar biaya sertifikat kapal
  4. Membayar biaya consumables
  5. Membayar gaji awak kapal
  6. Membayar biaya perawatan rutin
  7. Menabung untuk biaya docking (intermediate dan 5 tahunan)
  8. Keuntungan, jika ada (untuk biaya kantr dan manajemen)
    ( urutan 1 sampai 4 adalah non negotiable, sementara 5 sampai 8 negotiable)
Dengan bunga pinjaman yang lebih kecil dan masa pinjaman lebih lama, maka pos-pos biaya lainnya bisa mendapat porsi yang lebih baik ketimbang yang ada sekarang ini. Yang paling krusial adalah pos biaya yang nomor 5 (Awak Kapal). Sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari kapal, awak kapal memainkan peran yang sangat dahsyat sebagai bagian infrastruktur negara ini. Negara boleh saja mendefinisikan awak kapal sebagai Tenaga Kerja, yang harus diingat adalah Tenaga Kerja yang satu ini adalah bagian utama dari Sea Worthiness sebuah kapal. Sang penjaga kerangka infrastruktur yang lebih fundamental dari sebuah pelabuhan. Awak kapal sudah ada bersama kapalnya sebelum peradaban manusia mengenal yang namanya pelabuhan.

Tanpa awak kapal yang cakap, yang memiliki sertifikat dan memiliki pengalaman, maka kapal belum bisa dikatakan Sea Worthy ( layak laut). Kapal tersebut hanya sea worthy saat terikat di pelabuhan, tetapi untuk berlayar ke sea (laut) maka awak kapal harus menjadi bagian utama. Kapal yang baik dengan awak kapal yang buruk lebih berpotensi mengalami kecelakan ketimbang kapal yang buruk dengan awak kapal yang hebat. Iron Seaman on wooden boat is better than Wooden Seaman on Iron boat. 

Untuk pemerintah Indonesia yang sedang berusaha menjadi negara maritim, pemahaman dari hulu ke hilir di bagian primer ini sangatlah mendasar. Dengan kebijakan keuangan yang tidak berubah, maka akan sulit melihat keadaan dimana Kapal dan Awaknya yang semestinya  menjadi Jembatan Megah di negara kepulauan ini akan terus berdiri menjadi penghubung kehidupan antar pulau. Pengurangan bunga bank serta memperpanjang masa  pinjaman diikuti dengan murahnya biaya sertifikat kapal saja sudah akan sangat merubah wajah dunia pelayaran Indonesia.


Sayangnya saat pemerintah mencanangkan program Tol Laut dengan dilanjutkan membangun ratusan kapal serta pelabuhan, tidak ada kementerian yang jujur menjelaskan kepada sang pemimpin apa arti maritim yang sebenarnya. Malah para pembantu presiden senang dengan membesarnya porsi APBN masing masing kementerian terkait. Pembuatan kapal jor-joran bukanlah satu satunya solusi, karena kapal kapal tersebut juga akan membutuhkan biaya perawatan. Cerita kapal kapal Tol laut rusak dan tidak bisa jalan sudah bukan rahasia lagi.

Apabila kebijakan perbankan bisa berpihak kepada pemahaman bahwa kapal adalah infratrsuktur negara maritim, maka biarkan perusahaan BUMN atau swasta berlomba membuat Infrstruktur (kapal) yang paling baik yang pada akhirnya akan mature naturally, tidak dikarbit dengan subsidi.

Pencapaian program Tol Laut  tersebut masih harus dibuktikan hasilnya. Parameter kemajuan sebuah negara bukanlah pembangunan, tetapi menigkatnya taraf hidup masyarakat di negara yang bersangkutan. Apabila pembangunan ada dimana mana, tapi taraf kehidupan masyarakat tidak membaik, maka pembanguna bisa dikatakan gagal. Hanya segelintir orang yang merasakan hasil pembangunan (yang ikut sebagai pembangun), tetapi hasil dari pembangunan itu sendiri belum nampak secara signifikan di masyarakat.

Dalam konteks sebuah negara maritim dimana kapal dan pelabuhan sebagai agen dari pembangunan, mahalnya biaya kapal dan pelabuhan akan (harus) dibayar oleh masyarakat sebagai end user dari barang yang dibelinya.


Kalau awak kapalnya saja masih hidup kembang kempis, maka Program Tol Laut adalah cerita usang yang tidak lebih baik dibanding kehidupan di tahun 80an.

oleh; Capt.Zaenal Arifin Hasibuan



Tapanuli, eMaritim.com - Kementerian Perhubungan berencana membangun beberapa fasilitas berupa dermaga dan kapal untuk mendukung pariwisata di Danau Toba. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya ke Pelabuhan Penyeberangan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu (14/10).

"Kemenhub akan membangun 5 dermaga yaitu 2 dermaga di Samosir dan 3 dermaga di pinggiran Danau Toba. Selain itu kita juga akan membangun 3 kapal roro, 2 oleh Kemenhub dan 1 oleh PT ASDP (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)," terang Menhub.

"Pembangunan ini dilakukan selain untuk konektivitas masyarakat antara satu tempat ke tempat lain, juga untuk mendukung pariwisata di sekitar Danau Toba," tambah Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan kapal roro yang akan dibangun memiliki panjang 48,5 meter dan lebar 12,6 meter.

"Kapal roro yang akan akan dibangun berkapasitas 300 GT (gross tonnage), mampu menampung sekitar 200 sampai 300 penumpang dan 32 mobil," papar Menhub.

Menhub menambahkan, pembangunan kapal ini bertujuan untuk melayani penyeberangan masyarakat di Danau Toba.

"Saat ini sudah ada 2 kapal roro yaitu Sumut 1 dan Sumut 2 yang melayani penyeberangan di Danau Toba. Dengan adanya tambahan kapal roro nantinya konektivitas antar pelabuhan di sekitar Danau Toba akan semakin bagus. Sekarang ini jika menggunakan mobil waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain bisa satu jam, nah dengan kapal hanya 15-30 menit saja," jelas Menhub.

Terakhir, Menhub mengajak pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba untuk turut serta mendukung pembangunan fasilitas agar pariwisata di Danau Toba semakin maju.

"Danau Toba ini luar biasa indahnya, penduduknya ramah-ramah, makanannya juga enak-enak, apalagi didukung dengan fasilitas yang memadai. Oleh karenanya saya minta Kadishub Provinsi Sumut, Badan Otorita Danau Toba, dan tentunya Kemenhub untuk bersama membangun Danau Toba untuk menjadi destinasi wisata dunia," tutup Menhub.

Turut hadir dalam kunjungan Menhub, Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat  J.E Wahjuningrum, Kadishub Provinsi Sumut Anthoni Siahaan dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arie Prasetyo. (*)
Jakarta 14 Oktober 2017, eMaritim.com


Sungguh bagus upaya ulasan yang sempat termuat dalam kolom OPINI  (Media Kontan, Senin 09 Oktober 2017) dengan judul : Mencari Sosok ideal Dirjen Hubla dari seorang penulis dengan jabatan Direktur The National Maritime Institute.

Entah apa yang mendasari pernyataan yang ada sehingga tertulis antara lain:
  1. Direktur Jederal Perhubungan Laut tertutup bagi pegawai luar,
  2. Berlaku pula untuk kalangan internal,
  3. Bukan rahasia bagi pegawai DITJEN HUBLA yang tidak berlatar belakang pelaut menapaki jenjang karir bisa tetutup.
  4. Mereka yang berpendidikan dari berbagai lembaga pendidikan umum akan digergaji angin melalui office politics sehingga tak beranjak naik atau paling tidak statis di tempat.
Dari empat pernyataan yang terbaca marak oleh publik, bisa menimbulkan kesan yang kurang baik bagi Pelaut secara umum, Perwira Pelayaran Niaga Khususnya.
Karena satu hal yang timbul dari penyataan tertulis �pelaut�, terkesan penulis tidak memahami apa itu �pelaut�dalam bahasa konvensi.internasioanal (STCW).
Agak sulit memang bila berani menulis namun kurang memahami apa yang ditulisnya, dimana ini bisa kurang elok karena dikonsumsi publik pembaca yang bisa saja bukan dari kalangan yang juga memahami dasar tulisan yang dibaca.

Kami dari IKPPNI sebagai tenaga ahli Maritim, tentu saja tidak akan pernah berani menulis dalam media publik apapun berkaitan profesi lain, karena memang bukan bidang ilmu kami. Kami adalah profesi yang sangat menjaga marwah profesi dengan tahu diri harus berdiri dimana, yaitu di dunia Maritim. Kami adalah komunitas profesi yang taat segala hal karena kami lahir dengan satu ikrar, ikrar Korps Perwira Pelayaran Niaga.Dengan ikrar itu pula, kami selalu respect dengan lintas profesi sebagai tenaga ahli yang berbeda bidang ilmu.

Sekedar berbagi kepada publik dan refresh untuk para PPN tentang isi ikrar dimaksud adalah:
Ikrar Korps Perwira Pelayaran Niaga (PANCA DARMA)
  1. Selalu setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 
  2. Selalu menjunjung tinggi dan menjaga nama bangsa serta Korps Perwira Pelayaran Niaga. 
  3. Selalu siap sedia mengabdikan diri dalam dunia maritim demi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
  4. Selalu menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pengembangan generasi bahari yang mampu menghadapi tantangan zaman.
  5. Selalu berbakti bagi kepada kepentingan masyarakat Indonesia.
Lanjut mengomentari secara singkat  4 (empat) pernyataan dalam Koran,  pernyataan-pernyataan diatas tidak mencerminkan pemahaman isi UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam UU tersebut jelas terklarifikasi hala hal antara lain:
  • Aturan jenjang PNS Karier sebagai ASN.
  • Parameter kompetensi.
  • Parameter professional
  • Tidak boleh diskriminatif, termasuk dalam lintas bidang ilmu
  • Bebas dari intervensi politik.
Jadi, sebenarnya bila pemahaman akan UU  ASN sudah terbekali, mengulas masalah yang diangkat akan lebih nampak cerdas dengan bekal yang memiliki dasar hukum negara yang berlaku.

Loncat pada ulasan Sosok Ideal, dalam Pasal 69 UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang antara lain berbunyi:

Ayat (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
  2. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
  3. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Ayat (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Ayat (5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Negara sudah memagari aturan-aturan main tatakelola Negara sangat baik, tinggal niat baik dari warga negaranya saja sebagai yang terpilih menjadi ASN dengan amanah berani hormat taat dan patuh akan aturan yang sudah difahami.

Meluruskan, itulah maksud tulus dari penulisan artikel ini tanapa maksud lain agar �PELAUT� atau seafarer dalam bahasa konvensi dengan level Managerial sebagai Perwira tidak terpukul rata dengan pemberitaan yang kurang berkenan.

Semoga saja kami sebagai tenaga ahli Maritim yang memahami bidang profesi maritim bisa bertahan dalam koridor maritim dengan integritas kode etik PPN dalam pelayanan masyarakat pengguna jasa profesi, dan tetap menghormati lintas disiplin bidang ilmu lain sebagai tenaga ahli.
Tentunya kami harus bersikap demikian agar tidak terkesan sebagai tenaga ahli musiman yang betualang di bidang yang bukan keahlian kami.(jan)

Cimahi, 13 Oktober 2017
Capt.Dwiyono Soeyono, Ketua IKPPNI 

X-Taruni

Gallery

Umum

Cat-5

Cat-6